PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN KADER PEDULI KB (KaPeKB) SEBAGAI UPAYA PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN BAYI DI POSYANDU DUSUN BOPALA DESA MENGANTI KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017

Abstract

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka  Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Cilacap masih tinggi dan mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai program untuk menekan AKI dan AKB. Angka  kematian  ibu  di  Indonesia  sebesar  359  kematian  per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008-2012. Dibandingkan dengan target, rasio kematian ibu yang merupakan salah satu indikator Millenium Development Goals (MDG’s) yang harus dicapai tahun 2015 yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup, maka AKI saat ini masih belum memenuhi target atau perlu diturunkan lagi (Kemenkes RI,2014a).

Beberapa faktor penyebab langsung Kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh perdarahan, eklampsia, dan infeksi. Sedangkan faktor tidak langsung penyebab kematian ibu karena faktor terlambat dan terlalu. Ini semua terkait dengan faktor akses, sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi. Faktor risiko kematian ibu adalah terlalu tua hamil (hamil di atas usia 35 tahun) sebanyak. Terlalu muda untuk hamil (hamil di bawah usia 20 tahun), terlalu banyak (jumlah anak lebih dari 4) dan terlalu dekat (jarak antar kelahiran kurang dari 2 tahun).  Hal ini diperkut oleh hasil penelitian bahwa ada pengaruh umur (p samadengan 0,002; OR samadengan 5,117), jarak kehamilan (p samadengan 0,0001; OR samadengan 16,512) (Deal Baby E dan Indawati R, 2014)

           Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah meluncurkan “Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan upaya terobosan dalam percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan  Kesehatan  Ibu  dan  Anak  (KIA)  dan  KB.  Indikator  keberhasilan  P4K adalah  persentase  penggunaan  metode  KB  pasca persalinan (Kemenkes RI, 2014b). Tujuan penggunaan KB diantaranya mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesehatan gender dan pemberdayaan perempuan, memberantas kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, membangun kemitraan global dalam pembangunan (Muryanta Andang, 2010).

Pertimbangan  akseptor  dalam  menentukan  pilihan  jenis  kontrasepsi  salah satunya karena kurangnya pengetahuan tentang kesesuaian alat kontrasepsi dengan tujuan penggunaannya (kebutuhan), persyaratan dan keamanan metode kontrasepsi tersebut, tempat pelayanan dan kontraindikasi dan alat kontrasepsi yang bersangkutan. Pemahaman keluarga tentang kesehatan reproduksi termasuk pemilihan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, akses informasi dan ketersediaan pelayanan kesehatan, serta tingkat pemahaman kesehatan reproduksi (Indrawati, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada perbedaan pengetahuan antara kelompok diberi konseling dengan tidak diberi konseling dengan p kurang dari 0,001) dan ada perbedaan kemantapan dalam pemilihan alat kontrasepsi pada calon akseptor KB antara kelompok diberi konseling dengan tidak diberi konseling dengan p kurang dari 0,001). Hal ini disebabkan dengan konseling maka terjadi transfer informasi mengenai kelebihan, kekurangan, efektivitas dan efisiensi masing-masing alat kontrasepsi antara calon akseptor dengan petugas kesehatan. (Tumini, 2010).

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Cilacap tahun 2012 sebesar 349.186 dengan peserta KB Baru sejumlah 244.256. dengan cakupan 69,95%. Berdasarkan data BAPERMADES didapatkan data pada tahun 2013 di  Kabupaten  Cilacap sebesar 12,91%.(BAPERMAS, 2013). Persentase akseptor KB aktif menurut jenis kontrasepsi terdiri dari IUD 9,9%, MOP 0,2%, MOW 2,3%, Implan 18,1%, kondom 5,0%, suntik 41,5% dan pil 22,9%. Jumlah peserta KB aktif sebanyak 68,8% atau 7.449 dari 10.825 PUS. Jumlah ini belum mencapai target standar pelayanan minimal 70% peserta KB aktif. (Profil Puskesmas Kesugihan II, 2015). Data pada bulan Juli 2016 terdapat 2 (dua) kejadian kematian ibu di wilayah Puskesmas Kesugihan II menambah jumlah kematian ibi di Kabupaten Cilacap dan masih banyak ditemukannya ibu hamil dengan risiko tinggi, dan masih banyak 4 T ( terlalu tua, terlalu muda, terlambat mengambil keputusan, terlambat dirujuk) (Profil Puskesmas Kesugihan II, 2015)

        Program dan  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk menurunan angka unmeetneed adalah memudahkan akses dan meningkatkan kualitas pelayanan, menambah/mengembangkan jenis kontrsepsi, menekankan KIE, mendorong komunikasi antar pasangan dan memberikan jaminan KB gratis pada masyarakat miskin. Kader Peduli KB (KaPeKB) diharapkan juga mampu memberikan informasi tentang KB, sehingga dapat menambah jumlah akseptor KB.